Kembali ke Profil

Landasan Hukum

  1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
  2. Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  3. Peraturan Daerah 13 tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  4. Peraturan Daerah Kota Malang 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  5. Peraturan Kepala BKKBN 12/17 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
  6. Peraturan Walikota No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu
  7. Peraturan Walikota 66 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  8. SK Walikota 130 tahun 2019 tentang Komda Lansia
  9. SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang No. 188.451/31/35.73.309/2017 tentang Penetapan SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  10. SK Kepala Dinas Sosial Kota Malang No. 188.451/33/35.73.305/2019 tentang SOP Dinas Sosial Kota Malang
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Sosial RI No.9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD;
  16. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
  17. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  18. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
  19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/I/2005 tentang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  20. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  21. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Malang periode 2018-2023;
  22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 

DINSOS P3AP2KB KOTA MALANG